Bogor Raya, News

Sentra Kuliner Pandu Raya Terkendala Revisi Tata Ruang dan Aset

Pembangunan sentra kuliner di Pandu Raya, Bogor Utara merupakan program Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor untuk menampung para PKL, meski tahun sebelumnya sudah dipasangi tiang pancang namun proyek itu tidak bisa dilanjutkan karena terkendala beberapa faktor.

Status lahan tersebut merupakan fasos- fasum Perumnas yang hingga saat ini belum diserahkan ke Pemkot Bogor, sementara dalam tata ruang peruntukannya masih merupakan peruntukan jalan.

Menanggapi hal itu Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, sebenarnya masalah status peruntukan, itu merupakan keputusan Wali Kota, namun terkait eks rencana jalan tembusan ke Jalan Sholeh Iskandar itu sudah tidak ada masalah karena pembangunan jalan sudah digeser hampir satu kilometer.

“Kendala yang dialami Dinas UMKM dalam lanjutan proyek tersebut, karena belum tuntasnya serah terima fasos- fasum dari Perumnas ke Pemkot Bogor,” kata Usmar kepada heibogor.com, Rabu (09/09/15).

Dikatakan Usmar, pada perencanaan awal, pengajuan itu sudah ada dan proses itu sinergi, namun dalam perjalanannya tidak sinkron. Sehingga terpaksa proyek itu dinpending.“Kalau dari zona, kawasan itu sudah jasa semua sampai jambu dua, sekarang tinggal menunggu revisi rencana detil tata ruang (RDTR) nanti akan di ajukan ke DPRD,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi akan adanya silpa dari proyek tersebut karena tidak bisa dilanjutkan, dirinya mengatakan, rencana 2014 memang mau dianggarkan tetapi sudah dipastikan tidak akan terserap sehingga tidak tidak dianggarkan tahun 2015. “Tidak akan ada silpa, kan tidak di anggarkan pada tahun ini,” ujarnya

Menurit Usmar, surat usulan untuk segera diserah terimakan fasos-fasum dari Perumnas ke Pemkot Bogor tersebut sudah di buat dan tinggal menunggu tindak lanjutnya dari pihak Perumnas.

Seperti diketahui, dalam perencanaan awal, proyek tersebut menjadi skala prioritas tahun 2015 untuk dijadikan pusat kuliner yang diperuntukan untuk menampung para pedagang kaki lima (PKL).

Bangunan tersebut akan dibangun 2 lantai dan menelan anggaran sedikitnya Rp 1,8 miliar, dan untuk menampung sedikitnya 40 pedagang. Namun dengan gagalnya proyek tersebut Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor akan menyumbang silpa untuk tahun 2015.

Sumber: HeiBogor

Standar
Bogor Raya, News

Lagi, Kejari Periksa UMKM dan Mantan Camat Tanah Sareal

Dalam penanganan kasus pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua, Kejari kembali periksa sejumlah pejabat yang sebelumnya telah diperiksa, di antaranya Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Kota Bogor, serta mantan Camat Tanah Sareal Irwan Gumelar yang saat ini menjabat sebagai Camat Bogor Utara.

Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Hidayat Yudha Priatna mengatakan, dalam panggilan kali ini, dirinya mengaku hanya ditanya terkait perubahan format keterangan.

“Iya saya hanya ditanya terkait perubahan format, dari format lama ke format baru,” kata Yudha, Senin (07/09/15) saat keluar dari Kejari.

Sementara itu, Irwan Gumelar mengatakan, kedatangannya ke Kejari kali ini, merupakan yang keempat kalinya selama kasus tersebut bergulir.

Namun dirinya juga enggan mengungkapkan, pertanyaan apa saja yang diajukann ke kejari dalam pemeriksaan kali ini. Dan dirinya mengaku tidak tahu apakah nanti dipanggil lagi atau ini yang terakhir kalinya.

“Ya, pertanyaannya seputar itu saja, ini hanya melengkapi dan menyempurnakan saja,” singkatnya dengan terburu-buru masuk mobil.

Sumber: HeiBogor

Standar
Bogor Raya, News

Sentra Kuliner Pandu Raya Mangkrak, Dinas UMKM Bungkam

Rencana proyek pembangunan yang akan dijadikan pusat kuliner di Jalan Pandu Raya Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor tidak bisa dilanjutkan, namun saat dikonfirmasi Pihak Dinas UMKM dan Koperasi Kota Bogor terkesan bungkam.

Kabid PKL Dinas UMKM dan Koperasi Priatnasyamsah mengatakan, pembangunan tersebut sudah direncanakan sejak tahun lalu, bakan sudah dipasang tiang pancang.

Namun sayang, saat ditanya apa permasalahan yang menjadi kendala, dirinya enggan menyebutkan dan hanya mengarahkan untuk menanyakan hal tersebut ke Kepala Dinas.

“Iya, tahun lalu sudah dipasangi tiang pancang, namun kalau masalah-masalah itu, nanti saja tanya langsung ke Bapak (kepala dinas, red),” ujarnya.

Seperti diketahui, proyek tersebut untuk dijadikan pusat kuliner, menampung para pedagang PKL, dalam perencanaan awal bangunan tersebut akan dibangun 2 lantai dan akan menelan anggaran sedikitnya Rp 1,8 miliar, dan bisa menampung sedikitnya 40 pedagang.

Pedagang yang direncanakan akan direlokasi ke tempat tersebut, antara lain pedagang warung nasi, soto, bubur ayam, dan sebagainya, tapi tidak termasuk PKL pedagang kopi dan rokok.

Sumber: HeiBogor

Standar